Membangun jambi bagian barat

INVENTARISASI HARAPAN MASYARAKAT JAMBI BAGIAN BARAT
Jambi express, 2004

Dari data yang dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) Jambi, terlihat minimnya realisasi investasi di daerah Jambi bagian barat, persoalan yang relative klasik dan pelik bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah terpencil di Jambi, sebahagian besar daerah tersebut adalah Jambi bagian barat. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menyegarkan kembali semangat pembangunan itu.
Dilihat dari jumlah perusahan di provinsi Jambi telah mencapai 1350 buah namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 60 ribuan tenaga kerja, sebahagian perusahan berada di bagian timur berjumlah sekitar 895 buah perusahan, hanya 279 buah perusahan berada di bagian barat Jambi. berarti sampai saat ini, perkembangan provinsi Jambi sangat bertumpu pada daerah yang dekat dengan ibukota provinsi Jambi.
Kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya masih minim, di bagian barat Jambi terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum dikembangkan secara optimal, baik dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah dan wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Penulis telah melakukan penelitian tentang Investasi PMDN, PMA dan pengangguran di Jambi, ditemukan beberapa hasil prediksitif bahwa temuan itu cukup mengembirakan bagi kita, di mana pada tahun 2005 dan 2010 realisasi investasi di Jambi akan meningkat, namun peningkatan nilai investasi tersebut hanya dapat terjadi jika pengelolaan dana investasinya dilakukan berlandaskan pada kondisi sosio-ekonomi Jambi pada tahun-tahun yang akan datang yang terkait persoalan promosi, menghapus semua aturan yang menghambat (sebagaimana pendapat pakar dan dosen fakultas ekonomi Univesitas Jambi, Dr. Rachmad, SE.ME), di mana kepentingan investor juga akan mendukung adanya investasi pada tahun-tahun mendatang, apalagi investor akan terus memantau perkembangan usaha, politik dan kemajuan sosial budaya masyarakat, karena soal investasi bukan hal yang mudah namun mencakup banyak hal yang komplek dan paradok.
Juga telah ditemukan beberapa realitas yang terjadi di Jambi pada tahun-tahun yang lalu di mana:
1. Investasi di Jambi lebih banyak terserap pada sektor industri dan konglomerasi besar, pengelolaan investasi yang monopolistik terukur dengan belum terbukanya akses bagi masyarakat untuk secara kolektif mengelola dana investasi dan belum adanya upaya untuk membentuk perserikatan yang adil dalam mengelola dana investasi.
2. Belum optimalnya kebijakan pemerintah daerah dalam membuka akses yang besar untuk mengembangkan UKM dan IKM di Jambi dengan dana investasi yang mengarah pada kepentingan pengembangan ekonomi kerakyatan. Tentu hal ini tidak akan meluaskan industri-industri kecil yang padat karya, komposisi atau paduan output sangat mempengaruhi jangkauan kesempatan kerja (terutama barang-barang konsumsi pokok) membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.
3. Investasi hanya mengarah pada bagian timur Jambi seperti beberapa kabupaten yang dekat dengan pusat ibukota Jambi dan belum merambah merata di ke semua daerah tingkat dua, kondisi ini melahirkan monopoli baru dan masyarakat di bagian barat provinsi Jambi cenderung diabaikan, sehingga terjadi akselerasi urbanisasi di Propinsi Jambi. Kondisi ini berakibat tidak seimbangnya ekonomi kota-desa, kesimbangan ekonomi yang layak bagi kota dan desa juga tidak tercipta. Strategi keseimbangan antara kota dan desa ini cukup penting untuk menanggulagi masalah pengangguran di pedesaan maupun di perkotaan.
4. Belum berubahnya keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja, munculnya penomena pengangguran berpendidikan mengundang pertanyaan tentang kelayakan pengembangan pendidikan secara besar-besaran dan kelewat batas.
5. Dari sisi eksternal menunjukkan pengembangan investasi masih dihadapkan pada beberapa kendala, kendala tersebut berasal dari pihak pemerintah selaku pemilik otoritas birokrasi dan penyedia sarana dan prasarana pendukung investasi. Disamping itu juga berperan sebagai penyedia informasi dan promotor dalam mempromosikan potensi daerah untuk menarik minat investor melalui kebijakan yang kompetitif.

Harian umum Singgalang juga telah membuka opini yang patut diperhatikan dan direalisasikan demi keberlangsungan daerah barat dari Provinsi Jambi, di mana telah ditemukan daerah barat yang minim sarana inprastruktur dan suprastruktur tidak mudah mendapatkan dana investasi yang besar, kemajuan daerah barat provinsi ini seolah dianaktirikan.
Oleh karena itu ke empat program utama pemerintah daerah Jambi yang lalu menjadi program utama untuk pembangunan Jambi di 5 tahun ke depan, paling tidak ada kesepakatan bersama untuk membangun Jambi dari barat, tidak ada satu alasan pun yang dapat terus melupakan daerah tersebut. Oleh karena itu keberlangsungan pembangunan yang lebih konkrit untuk bagian barat menjadi lebih konkrit pada: pertama, restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang memungkinkan membagi tugas wakil gubernurnya untuk bagian barat, hal ini dibutuhkan seorang yang memiliki spirit growth with equity sehingga pembangunan menjadi tidak tersesat ke dalam lubang yang salah, kedua, promosi daerah barat terus dilakukan dengan upaya dokumentasi yang berorientasi pada pasar (market oriented) diteruskan dan yang bersifat project oriented dihentikan. Ketiga, pembagian kue kekuasan itu dengan mempertimbangankan sense of belonging pada daerah barat dan sangat memahami karakternya.
Potret Jambi hari ini meningkatnya pengangguran di daerah barat Jambi yang disebabkan oleh pertama, semakin berkurangnya ladang hidup masyarakat yang disebabkan pertumbuhan penduduk lebih cepat ketimbang pertumbuhan lapangan pekerjan, yang masih berlangsung lapangan pekerjaan dengan pola lama (agraris), kedua, terus bertambahnya penduduk bagian barat yang hijrah dan mengundi nasib di bagian timur pada daerah-daerah yang lebih banyak perusahan yang lebih banyak investasi yang masuk, dan telah berlangsung lama dan yang terbarupun masih jalan ditempat dengan tidak meratanya investasi seperti kota Jambi. Muara Jambi, Batang Hari Dan Tanjung Jabung. Jika hal ini terus diabaikan akan menjadi preseden buruk. Kondisi terburuk mungkin terjadi adalah penumpukan penduduk di bagian timur yang berakibat pada meningkatnya kesulitan dalam melangsungkan kehidupan.
Akses untuk mendapatkan pekerjaan menjadi relativ lebih sulit dan pengembangan tata kota ibukota provinsi akan rusak dan yang lebih ektrem stabilitas sosial ekonomi akan terganggu karena meningkatnya pengangguran di kota.
Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya pembangunan daerah (kota-desa), terlihat Potensi Resourhes Jambi bagian barat yang masih genuine terabaikan, tidak dipungkiri sebagian telah dieksploitasi oleh Perusahaan-perusahaan asing atas nama kepentingan masyarakat namun kebijakan pemilik modal (Investor) dan pemerintahan daerah sering kali tidak “aspiratif” sehingga sering terjadi konflik sosial antara pemilik modal dan masyarakat local. Akan terus terjadi bila dalam penyelesaiannya pihak-pihak terkait memutuskan police yang tak berbasis pada nilai-nilai pemerataan dan keadilan. Bahkan Keputusannya pun cenderung menguntungkan pemilik modal, daripada berpihak kemasyarakat local.
Pemda harus menetapkan suatu metode yang relevan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan minimum masyarakat skala mikro lebih diprioritaskan dan sector riil juga lebih dikuatkan dan 5 tahun ke depan pembangunan ekonomi di Jambi lebih fokus pada frame peningkatan kesejahteraan, keadilan dan keselamatan sumber daya alam itu sendiri.
Disamping itu sebagai kontrol maka dipilihlah beberapa indicator yang memungkinkan diantaranya apakah menurun tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di bagian barat, apakah meningkat pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, apakah terwujud supremasi hukum, HAM dan Pemerintahan yang baik, apakah terwujud masyarakat yang sejahtera, beriman, bertaqwa dan berbudaya.
Beberapa indicator di atas akan menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah Jambi, antara investasi dan upaya pengurangan jumlah pengangguran di Jambi bagian barat masa akan datang dalam prespektif ekonomi Islam untuk kasus Jambi adalah:
- Kebijakan-kebijakan Investasi Pemerintah Daerah Jambi seyogyanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Jambi akan peluang kerja yang memadai dengan kemampuan personal yang mendukung.
- Adanya Peraturan daerah yang mendorong percepatan dan pembukaan peluang kerja sehingga masalah penganguran di Jambi akan cepat teratasi, rumusan Perda yang ditawarkan bersifat mengikat dan memenuhi prinsip-prinsip amanah sebagai landasan menjalankan Perda tersebut.
- Kebijakan Investasi untuk masa datang adalah kebijakan yang harus memperhatikan dan memahami bahwa nilai investasi yang besar tidak berarti jika alirannya tidak mengarah pada kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, dibutuhkan modal yang padat fungsinya dan bentuknya sehingga dalam pengelolaan tidak terjadi masalah seperti mubazir dan isrof. Perhitungan secara matematis dan dinamis ditentukan dahulu dengan mengedepankan prinsip cooperatif dalam pengelolaan dana investasi yang terarah pada investasi padat karya dengan akad musyarakah.
- Strategi baru yang diperlukan ialah tentang realokasi sumber daya manusia dan alam serta dana melalui reformasi politik RAPBD yang sama sekali harus mengutamakan kepentingan rakyat terukur menurut sasaran terpenuhinya kebutuhan pokok itu. Pada gilirannya harga kebutuhan pokok yang adil, baik untuk barang maupun jasa, oleh masyarakat luas akan terjangkau. Dalam kaitan ini maka politik kompensasi harus ditujukan kepada mereka yang memproduksi kebutuhan pokok tersebut di atas. Petani tanaman pangan dan kelompok miskin lainnnya harus terlebih dahulu menerima kompensasi ini berupa : pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anaknya selama sembilan tahun, bebas dari biaya pengobatan, bebas dari pembayaran untuk penerangan listrik, dan tersedianya air yang cuma-cuma untuk keperl uan sehari-harinya.